Pilkada Sumut dan Sulsel dinilai Rawan Konflik

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S.Pane, mengingatkan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) benar-benar mengintensifkan pengamanan di segala lini. Terutama menjelang pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah rawan konflik.

“Ada dua daerah yang rawan terjadi konflik sepanjang tahun 2013. Yaitu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan,” ujar Neta kepada JPNN di Jakarta, Rabu (9/1). Dari laporan yang masuk ke IPW maupun temuan di lapangan, IPW menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama. Diantaranya sikap masing-masing pendukung pasangan calon yang radikal dan sikap yang tidak siap kalah.

Karena itu, antisipasi dari pihak kepolisian menurutnya, harus dilakukan sedini mungkin. Karena walau bagaimanapun, Pilgub bertujuan menentukan nasib pemimpin di suatu daerah untuk lima tahun ke depan. Selain itu, pelaksanaan Pilgub bukanlah semata-mata bertujuan merebut kekuasan, tapi mencari pemimpin yang siap membawa perubahan bagi masyarakat secara luas.

Data IPW mencatat, sepanjang tahun 2012 sedikitnya 24 nyawa melayang sia-sia akibat konflik Pilkada. Sementara 201 nyawa lainnya, terluka. Kondisi ini benar-benar mengkhawatirkan, terutama bagi jalannya sebuah demokrasi.

“Kerusuhan Pilkada hampir terjadi di seluruh Indonesia sepanjang 2012. Karena itu khusus untuk Sumut, IPW mengingatkan Kapolda untuk segera mengantisipasi. Salah satunya harus segera mengumpulkan semua calon dalam satu forum,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menurut Neta juga nantinya penting memastikan para calon membuat komitmen bersama. Dimana itu tertuang dalam surat pernyataan bersama yang isinya secara garis besar, berisi komitmen siap kalah dan berjanji bersama-sama menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini dinilai sangat penting, karena sepanjang kerusuhan Pilkada, IPW menduga kepolisian belum siap menghadapi Pilkada langsung. “Ini dapat dibuktikan karena di banyak daerah, polisi sepertinya terlihat kedodoran menghadapi kondisi di lapangan,” katanya.

Secara umum IPW menilai keamanan Indonesia sepanjang tahun 2012 tergolong rawan. Berbagai konflik dan kerusuhan terjadi di sejumlah daerah, sehingga menyebabkan 154 orang tewas dan 217 luka. "Dari jumlah ini , 1 TNI tewas, 2 Brimob tewas, 6 TNI luka, dan 6 polisi luka," ujarnya yang memastikan konflik terjadi mulai dari bentrok antar kampung, aparat dengan warga, antar aparat keamanan, perkelahian pelajar, bentrokan mahasiswa maupun ulah suporter sepakbola dan akibat kerusuhan pemilihan kepala daerah.(gir/jpnn)

Selengkapnya

Sengsarakan Nelayan, Tangkap Pemilik Kapal Pukat Gandeng Dua

Pasca adanya aksi pembakaran kapal pukat gandeng dua asal Belawan milik H.SY di kawasan Langkat oleh kalangan nelayan Langkat kemarin, Ketua Assosiasi Kelompok Usaha Nelayan dan Tani (AKUNTAN) Kota Medan, Azhar Ong melalui DNAberita, Rabu (23/01/2013) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Nelayan Indah mendesak aparat terkait yakni PSDKP, Ditpoalirdasu, Dinas Perikanan dan aparat TNI-AL untuk segera menangkap operasional kapal pukat gandeng dua yang jelas-jelas telah dilarang, jangan justru aparat terkait tersebut membekingnya.

Desakan itu disampaikan Azhar Ong yang dikenal selaku mantan tekong dan mantan Ketua HNSI Kota Medan tersebut, karena menurutnya operasional kapal pukat gandeng dua telah menyengsarakan masyarakat nelayan kecil, sehingga wajar saja bila nelayan di Langkat resah hingga terjadi aksi pembakaran kapal pukat gandeng dua tersebut.

Ia mendesak pihak Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Perikanan (P2SDKP) Stasiun Belawan agar melakukan penertiban alat tangkap pukat gandeng dua yang diperkirakan ada sekitar puluhan unit di Belawan, dimana operasionalnya lebih ganas dari kapal pukat harimau (trawl).Kita juga menyayangkan kinerja aparat kepamanan di laut dan PSDKP yang dinilai lamban menertibkan kapal-kapal larangan beroperasi sesuai Permen nomor 02 tahun 2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Permen Kelautan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012 tersebut 

Serta mencabut Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), serta Surat Izin berlayar (SIB) bagi kapal kapal ikan yang berkedok lamparan dasar, pukat kantong dan pukat teri yang dioperasionalkan dengan 2 kapal.

Selain itu, pihak Kesyahbandaran maupun perikanan untuk segera mencabut Surat Izin berlayar (SIB) terhadap sejumlah kapal ikan yang tidak mengindahkan alat keselamatan bagi para awak kapal sesuai intruksi Dirjen Hubla beberapa waktu lalu.

Bahkan sesuai kesepakatan tentang pengunaan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI yang telah berlangsung di Asean Internasional Hotel di Jalan Adam malik no 5 Medan pada (17/01/2013) lalu yang ditanda tangani Dirjen pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP) Syahrin Abdurahman, SE, Kadiskanlasu H.Zulkarnaen, SH, MSi, Kadiskum TNI AL I Belawan Letkol Leonard Marpaung, Kasubdit Gakkum Polair Poldasu Burhan Dusky, Kadis Kelautan dan Perikanan kota Tanjung Balai Ir.Nefri Siregar, Kadis Kelautan Perikanan Provinsi Riau Prof.DR.Ir.Irwan Effendi, M,Sc, Kadis Kelautan Perikanan Kab. Langkat Ir.Ali Mukti Siregar dan kadis Kelautan Perikanan Kab.Batu Bara Rinaldi.  

Menurut Azhar Ong, alat tangkap bermasalah mengunakan pukat trawl berkedok pukat ikan dan pukat teri kerap ditemukan dalam sejumlah kapal lokal yang bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) namun entah kenapa hingga kini belum terjamah hukum oleh PSDKP Stasiun Belawan, kalau tak mampu menertibkannya pukat trawl lokal bubarkan saja PSDKP.Desaknya.

Selain itu, sejumlah alat tangkap pukat trawl atau pukat harimau berkedok kapal pukat ikan (PI) maupun lamparan dasar dari sejumlah gudang yang ada di Gabion itu sesuai Kepres 39 Thn 1980 serta UU Perikanan No 31 Thn 1999 dengan tegas dilarang penggunaannya.

Alat tangkap pukat trawl jangan hanya dimusnahkan berlaku pada alat tangkap ditemukan diatas kapal trawl asing saja, melainkan juga, hendaknya sejumlah alat tangkap kapal pukat trawl local yang ada di Gabion juga harus ditertibkan jangan malah dibekingi.

"Kita minta Pihak P2SDKP Stasiun Belawan yang saat ini dipimpin Muchtar A.pi jangan pilih kasih melakukan penertiban alat tangkap trawl, pukat trawl lokal yang di Gabion juga harus ditangkap kalau benar-benar mau tegakkan hukum sebab hingga kini Kepres No 39 Thn 1980 belum dicabut meski ada UU perikanan baru No 45 Thn 2009, maupun Permen nomor 02 tahn 2011 tersebut" tegas Azhar Ong yang tetap eksis peduli nasib nelayan kecil tersebut. (Gus/Blw/DNA).

Selengkapnya

Harapan supaya Gubsu 2013 Membangkitkan Pariwisata Danau Toba

Tanggal 7 Maret 2013, merupakan tanggal bersejarah bagi masyarakat Sumatera Utara untuk menentukan  pemimpin Sumatera Utara 5 Tahun kedepan. Siapapun yang memenangkan pilkada baik pasangan Calon Gubsu no.1 GUSMAN, ataupun No. 2 ESJA, ataupun No. 3  CHARLY, ataupun  No.4 AMRI RE, ataupun  No5. GANTENG, semoga pilkada ini dapat berjalan baik, aman dan lancar guna menghasilkan Pemimpin yang amanah untuk membawa Sumatera Utara kearah yang lebih baik.

Harapan saya selaku masyarakat terhadap Gubernur Sumatera Utara 2013-2018 ini, agar dapat membangkitkan pariwisata Danau Toba. Danau Toba sebagai danau terbesar di Indonesia merupakan keindahan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Namun potensi yang dimiliki danau toba seakan disia-siakan pasca krisis moneter dan reformasi.

Keindahan alam danau toba tersingkirkan oleh pembangunan hotel dan kapling-kapling masyarakat atas pinggiran pantai yang hampir menutupi pinggiran pantai sehingga mengurangi kebebasan wisatawan untuk menikmati keindahan pantai danau toba. Kebersihan air danau sekitarnya yang mulai tercemar oleh keramba dan peternakan disekitar danau  sehingga menimbulkan keengganan wisatawan untuk berkunjung kembali. Dan masih banyak lagi problema dalam pengembangan pariwisata danau toba yang perlu menjadi perhatian  temasuk tidak terintegrasinya pengelolaan pariwisata danau toba.

Tidak dipungkiri pasca reformasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kota mempunyai hak untuk mengelola rumah tangga dan wilayahnya sendiri. Namun mengingat kawasan  Danau Toba mencakup 7 Kabupaten yakni Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Samosir, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan sehingga pengembangan pariwisata danau toba lebih berkembang dengan parsial sesuai keinginan daerah masing-masing. Untuk diharapkan kiranya ke depan Gubenur terpilih nantinya dapat mengkonsolidasi penggelolaan kawasan Danau Toba secara terpadu dan terintegrasi. Semoga Pariwisata Danau Toba dapat bangkit kembali sebagai tujuan wisata nasional/internasional yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara Khususnya sekitar kawasan Danau Toba.
Tulisan ini dibuat dalam rangka Lomba Update Status Harapan untuk Gubernur atau Calon Gubernur 2013

Untuk Komentar di ayobai, silakan disini 

Selengkapnya

Seni Didong Bener Meriah Pecahkan Rekor Muri

Biji ‘emas merah’ dan seni Didong Bener Meriah, kabupaten muda yang baru berusia sembilan tahun terus bersinar. Hamparan hijau di kaki gunung berapi Burni Telong dan Gunung Geureudong telah memberi berkah bagi masyarakat Bener Meriah yang mendiami di antara lahan seluas 188.870 hektaredengan ketinggian mulai 200 hingga 1.600 meter dari permukaan laut (DPL). 

 Kabupaten berpenduduk sekitar 148 ribu jiwa ini yang awalnya tunduk di bawah Kabupaten Aceh Tengah, sebagian besar berprofesi sebagai petani kopi, dikenal dengan biji “emas merah” yakni kopi bercita rasa tinggi. Daerah yang dipimpin Ruslan Abdul Gani, mantan Kepala BPKS Sabang ini tampaknya akan terus menggeliat. Perhelatan akbar, minum kopi bareng sebanyak 50 ribu orang telah memecahkan rekor MURI yang sebelumnya dipegang Lampung pada Minggu (13/1/2013). 

Nama Bener Meriah pun makin populer di tingkat nasional dengan tercatat di buku museum rekor Indonesia ini. Tidak sampai disitu, di tahun pertama kepemimpinannya, Ruslan Abdul Gani juga mencatatkan rekor baru seni didong (lagu yang didendangkan dengan iringan tepukan tangan) dengan melibatkan 2013 orang atau berdasarkan tahun 2013. Ide tersebut juga dicatat di MURI. Dua rekor tersebut merupakan langkah awal pemimpin Bener Meriah itu membangun rakyatnya dalam lima tahun masa tugasnya. 
Sumber dan Komentar di Ayobai silakan disini

Selengkapnya

Lapor Kapolres Jika Polisi Tidak Senyum

TAKENGON - Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Herman Effendi menegaskan, institusi kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dengan cara-cara persuasif dan selalu tersenyum saat melayani masyarakat.

“Polisi harus murah senyum dalam bekerja. Bila ada anggota polisi yang tidak mau tersenyum dalam bertugas, silakan lapor ke kapolresnya,” tandas Kapolda Aceh ketika bertemu unsur pimpinan daerah serta komponen masyarakat di Gedung Ummi, Aceh Tengah, Sabtu (19/1).

Diakui Kapolda, awalnya memang sulit tersenyum dalam bertugas, namun perubahan tersebut harus dilakukan setiap individu polisi. Sedangkan berkaitan dengan program, ia berkomitmen untuk melanjutkan program-program kapolda sebelumnya, termasuk pembenahan internal terkai dengan pemberantasan narkoba di jajan kepolisian. “Saat ini masih ada oknum polisi yang terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Bagaimana mungkin polisi bekerja efektif untuk memberantas narkoba sedangkan dari dalam narkoba menggerogoti institusi kepolisian,” ungkapnya.

Kapolda Aceh juga menyoroti penanganan perselisihan yang kerap terjadi dalam masyarakat serta kedisiplinan warga dalam berlalu lintas. Soal perselisihan yang paling sering terjadi, kata Herman, masyarakat cenderung terlalu mudah memvonis perilaku menyimpang beberapa pihak, terutama dalam hal pelaksanaan ibadah. “Untuk itu perlu kesadaran warga, agar mengelola konflik yang terjadi dengan baik, sehingga tidak berujung pada aksi anarkisme,” demikian Kapolda Aceh.
Sumber dan Komentar Ayobai Silakan disini

Selengkapnya

Berita Daerah

Kategori ini akan memberikan segala berita daerah. Informasi dan Perkembangan suatu daerah terkadang seperti tertinggal oleh informasi Nasional. Mudah-mudahan melalui kolom kategori ini informasi tentang negeri ini dapat terekspos. Untuk teman-teman Nusantara yang ingin berpartisipasi dan ikut mengembangkan ini dapat menghubungi kami di admin ayobai

Selengkapnya